Bombana, Daboribo.com – Asri Ainun, Ketua Umum (Ketum) Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IMPI) Bombana, dengan tegas mengutuk praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah terhadap seorang guru honorer di SMA Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Peristiwa ini tidak hanya mencoreng proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, tetapi juga menunjukkan perlunya penegakan etika dan keadilan dalam administrasi publik.
Sebagai contoh, salah satu guru honorer yang lulus seleksi PPPK diminta membayar sejumlah uang oleh kepala sekolahnya (Kepsek) sebagai syarat kelulusan, tanpa ada perjanjian resmi sebelumnya. Kondisi ini tidak hanya mengecewakan, tetapi juga merugikan moralitas pendidikan di daerah tersebut.
“Kami menuntut agar Dinas Pendidikan (Dispendid) Provinsi Sulawesi Tenggara segera mengusut tuntas kasus ini. Jika tidak ada tindakan yang memadai, IMPI Bombana akan mengambil langkah-langkah aksi untuk memastikan keadilan bagi para guru yang menjadi korban.” tegas Asri Ainun, Jumat (21/6/24).
Praktik pungli dalam seleksi PPPK tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhawatirkan masa depan pendidikan di daerah tersebut. Asri Ainun menegaskan bahwa IMPI Bombana siap bersikap tegas untuk menjaga integritas dan moralitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Sumber : Asri Ainun
Penulis : Indra Dapa
Editor : Lidik/ Redaksi
